Evaluation of the Implementation of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections – Case Study: Recruitment Pattern for Serang City KPU Commissioners  Term 2023–2028

Authors
  • Jaenul

    Universitas Pamulang
    Author
Keywords:
commissioner recruitment, general election, implementation evaluation, electoral governance
Abstract

Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum melalui studi kasus proses rekrutmen Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang periode 2023–2028. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana proses rekrutmen telah memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, integritas, dan kesetaraan kesempatan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi langsung yang melibatkan anggota tim seleksi, penyelenggara pemilu, akademisi, serta pemangku kepentingan terkait. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rekrutmen secara umum telah sesuai dengan kerangka hukum dan ketentuan prosedural yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa tantangan, antara lain terbatasnya partisipasi masyarakat, kurang optimalnya penyebarluasan informasi mengenai proses rekrutmen, serta munculnya persepsi publik terkait transparansi dan objektivitas proses seleksi. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap legitimasi dan kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan transparansi, perluasan akses publik terhadap informasi rekrutmen, penguatan mekanisme pengawasan, serta peningkatan partisipasi para pemangku kepentingan merupakan langkah yang penting untuk meningkatkan kualitas, integritas, dan kredibilitas proses rekrutmen komisioner pada masa yang akan datang. Temuan penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian tata kelola pemilu serta menjadi rekomendasi praktis dalam memperkuat institusi demokrasi dan penerapan sistem rekrutmen berbasis merit di lingkungan penyelenggara pemilu di Indonesia.

References

Asnur, R. P., Yakub, A., & Kambo, G. A. (2020). Dinamika Proses Rekrutmen Komisioner Kpu Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018. Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial, 6(1), 23–35. https://doi.org/10.33506/jn.v6i1.1040

Fitrianto, R. S. dan H. (2015). Transformasi Bawaslu Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu. In Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia.

Iii, B. A. B., & Penelitian, A. P. (2010). 5. BAB III 09413244014 Sos Evi Kusnianti. 21–28.

Indonesia, P. R. (2017). dalam Republik. Undang-Undang Pemilu, 8. https://jdih.babelprov.go.id/sites/default/files/produk-hukum/UU No. 7 Tahun 2017 Hal 1-150.pdf

Asnur, R. P., Yakub, A., & Kambo, G. A. (2020). Dinamika Proses Rekrutmen Komisioner Kpu Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018. Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial, 6(1), 23–35. https://doi.org/10.33506/jn.v6i1.1040

Fitrianto, R. S. dan H. (2015). Transformasi Bawaslu Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu. In Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia.

Iii, B. A. B., & Penelitian, A. P. (2010). 5. BAB III 09413244014 Sos Evi Kusnianti. 21–28.

Indonesia, P. R. (2017). dalam Republik. Undang-Undang Pemilu, 8. https://jdih.babelprov.go.id/sites/default/files/produk-hukum/UU No. 7 Tahun 2017 Hal 1-150.pdf

KementerianPUPR, Rakyat, K. P. U. dan P., Kementerian Kesehatan, Arquitectura, E. Y., Introducci, T. I., Iv, T., Teatinas, L. A. S., Conclusiones, T. V. I. I., Contemporáneo, P. D. E. U. S. O., Evaluaci, T. V, Ai, F., Jakubiec, J. A., Weeks, D. P. C. C. L. E. Y. N. to K. in 20, Mu, A., Inan, T., Sierra Garriga, C., Library, P. Y., Hom, H., … Waldenström, L. (2023). Title. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 53(1), 1–19. http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/245180/245180.pdf%0Ahttps://hdl.handle.net/20.500.12380/245180%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.12

Muhammad Choirullah, Mudiyati Rahmatunnisa, A. G. H. (2020). Strategi KPU Kota Bekasi dalam meningkatkan Partisipastif Pemilih Disabilitas. Jurnal Politik Islam, 3(2), 251–272.

Nabawi, P. (2025). Jurnal Edukatif. Jurnal Edukatif, 3(1), 36–45.

Nugroho, M. B. (2018). Metode Penelitian. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.

Palopo, U. I. N. (2025). DALAM PENANGGULANGAN MONEY POLITIC CALON LEGISLATIF DI KOTA PALOPO ( PERSPEKTIF SIYASAH ISLAM ) CALON LEGISLATIF DI KOTA PALOPO ( PERSPEKTIF SIYASAH ISLAM ).

Penelitian, A. M. (1990). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yang didukung oleh hasil pengolahan data kualitatif . Penggunaan metode dan pendekatan ini berangkat dari tujuan pokok penelitian yaitu , untuk mendeskripsikan dan menganalisis pola Program D2 PGSD-FKI. 94–106.

Pengumuman_Hasil_Seleksi_Akhir-2. (n.d.).

Perdana, A., Hurriyah, Wildianti, D., & Telaumbanua, H. (2019). Evaluasi Proses Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (2018-2019). 1–53.

Wijaya, T. F. S., Agustiawan, M. N., & Samudra, D. (2025). Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Mekanisme Penetapan Daftar Calon Sementara ( DCS ) dan Daftar Calon Tetap ( DCT ) pada Pemilu2024.6336–6351.Peran+Komisi+Pemilihan+Umum+dalam+Mekanisme+Penetapan+Daftar+Calon+Sementara+(DCS)+dan+Daftar+Calon+Tetap+(DCT)+pada+Pemilu+2024.pdf

Cover Image
Downloads
Published
2026-08-12
Section
Articles
License

Copyright (c) 2026 Jaenul (Author)

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

How to Cite

Evaluation of the Implementation of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections – Case Study: Recruitment Pattern for Serang City KPU Commissioners  Term 2023–2028. (2026). Lexistra : Journal of Public Administration and Legal Studies , 1(01), 5-9. https://cendikiademokrasiindonesia.org/lexistra/article/view/19